Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sukmareni, Sukmareni (2018) Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Pagaruyuang Law Journal, 1 (2). pp. 159-179. ISSN 2580-698X

Text Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana.pdf Download (677kB)

Abstract

Berhasil tidaknya penegakan hukum korupsi di Indonesia tergantung pada bekerja atau tidaknya seluruh komponen dari sistem peradilan pidana (SPP) itu sendiri, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan dalam pelaksanaan pidananya. Rumusan masalah yang diangkatkan dalam penelitian ini (1) Apakah pola penegakan hukum yang sudah diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia sudah mampu untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini? (2) Bagaimana pola penegakan hukum yang ideal terhadap tindak pidana korupsi menurut sistem peradilan pidana Indonesia? Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum sebagai data sekunder. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Pola penegakan hukum dalam SPPI masih belum mampu melakukan penegakan hukum secara maksimal terhadap pelaku TPK, karena masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahannya, masih terdapat tumpang tindih pengaturan korupsi, kualitas peradilan belum mampu menciptakan keadilan dalam masyarakat, sistem pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum yang terkait dengan penegakan hukum korupsi karena belum bersifat terpadu dan belum diatur secara jelas, begitu sanksi yang diberikan masih dirasa belum maksimal sehingga belum menimbulkan efek jera kepada pelaku Pola penegakan hukum yang ideal terhadap pelaku TPK diperlukan perubahan, pembenahan dan peningkatan pada berbagai aspek di atas, seperti pembenahan regulasi, independensi ke empat sub SPPI, melakukan peningkatan sistem pengawasan peradilan serta pemberian sanksi yang maksimal dan lebih berat kepada pelaku sehinga menimbulkan efek penjeraan baik bagi pelaku maupun terhadap masyarakat lainnya.

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Library of Congress Subject Areas > P Language and Literature > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repo@umsb.ac.id
Date Deposited:	16 Apr 2023 03:30
Last Modified:	16 Apr 2023 03:30
URI:	http://eprints.umsb.ac.id/id/eprint/1772

Actions (login required)

View Item