IMPLEMENTASI HAK NORMATIF PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI PADA KANTOR BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Cory, Monica Desfi (2022) IMPLEMENTASI HAK NORMATIF PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI PADA KANTOR BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Diploma thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Text 18051 CORY MONICA DESFI.pdf Download (4MB)

Abstract

Hukum ketenagakerjaan sangat pelik dalam mengulas bagian dari sistem hukum yang sangat kontroversial dan politis. Berkaitan erat dengan hubungan sosial yang sangat mendasar antara pegawai pemerintah non pegawai negeri dengan instansi, serikat pekerja dengan anggotanya, serta antara pengusaha, serikat pekerja dan Negara. Badan Pusat Statistik Indonesia menjelaskan bahwa jumlah pekerja/buruh pada Agustus 2021 mencapai total angkatan kerja yaitu sebanyak 131,05 juta orang. Dengan besarnya jumlah pekerja/buruh, seharusnya pekerja atau buruh bisa memperoleh perhatian serta perlindungan dari pemerintah. Namun kejadian yang terjadi di lapangan tidak sesuai karena pemerintah lebih cenderung berpihak ke pengusaha. Dengan dalil peningkatkan perekonomian melalui investor asing maka pemerintah melakukan pengunduran jaminan hukum baik secara substansi hukum. Bidang ketenagarakerjaan diatur oleh hukum ketenagakerjaan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) dan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada hakikatnya hak-hak normatif perlindungan tenaga kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri memiliki kedudukan yang lebih rentan dan lemah. Oleh karena itu instansi memikul tanggung jawab dan secara moral instansi mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Berdasarkan hal tersebut terdapat dua rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu implementasi hak normatif bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri dan upaya yang dilakukan oleh tenaga kerja tersebut dalam pemenuhan hak normatif dikantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Dengan data yang diperoleh langsung dilapangan dengan melakukan wawancara kepada PPNPN dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.Implementasi hak normatif bagi PPNPN sudah terpenuhi namun terdapat beberapa kejanggalan terkait pemberian upah lembur bagi PPNPN yang menyelesaikan jam kerja lewat dari aturan perjanjian kerja.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Library of Congress Subject Areas > P Language and Literature > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repo@umsb.ac.id
Date Deposited:	22 Jan 2024 04:55
Last Modified:	22 Jan 2024 04:55
URI:	http://eprints.umsb.ac.id/id/eprint/2026

Actions (login required)

View Item