STUDI KOMPERATIF KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASANKORUPSI DI BIDANG PENYIDIKAN SEBELUM DAN SETELAHDIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

Alvi, Syukri (2022) STUDI KOMPERATIF KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASANKORUPSI DI BIDANG PENYIDIKAN SEBELUM DAN SETELAHDIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019. Diploma thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Text 18083 ALVI SYUKRI.pdf Download (2MB)

Abstract

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menimbulkan polemik di dalam masyarakat, hal ini dikarenakan pembentukanUndang-Undang tersebut yang terburu-buru dan instan yang hanya membutuhkan waktu 13(tiga belas) hari dengan 5 (lima) kali sidang. Banyak yang beranggapan dengan adanyaperubahan ini dapat melemahkan langkah KPK untuk memberantas tindak pidana korupsikhususnya terkait kewenangan KPK di bidang penyidikan yang mengalami pembatasan sertaperubahan yang signifikan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahyuridis normatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, terdapat perbedaan yang signifikanantara Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, mengenai analisis perbandingan kewenangan KPK di bidang penyidikan sebelum dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 hanya terfokus dibidang penyidikan khususnya penyadapan, penggeledahan dan penyitaan serta penghentian penyidikan. Terkait penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan di dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 merupakan kewenangan absolut KPK yang dapat di lakukan tanpa izin dari siapapun baik dari penetapan pengadilan atau lembaga atau badan lainnya, sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas, Akan tetapi juga telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Kontitusi dengan mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU�XVII/2019 yang mana menyatakan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas. Walaupun sudah dilakukan pengujian akibat dari ketentuan ini jelas melemahkan KPK karena sangat menyulitkan bagi KPK untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan karena harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas, serta melalui beberapa tahapan dan jangka waktu terentu. Mengenai penghentian penyidikan kewenangan KPK dalam penghentiaan penyidikan dinilai dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada tersangka, akan tetapi kewenangan ini dapat melemahkan KPK karena rawan disalahgunakan dan dapat dijadikan celah oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Library of Congress Subject Areas > P Language and Literature > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repo@umsb.ac.id
Date Deposited:	22 Jan 2024 06:50
Last Modified:	22 Jan 2024 06:50
URI:	http://eprints.umsb.ac.id/id/eprint/2037

Actions (login required)

View Item