PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PADANG PANJANG

Dermaul, Ikhlas (2022) PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PADANG PANJANG. Diploma thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Text 18174 DERMAUL IKHLAS.pdf Download (10MB)

Abstract

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, musrenbang merupakan wahana untuk mensinergikan perencanaan dari bawah dengan perencanaan dari atas sehingga menghasilkan program strategis untuk mencapai tujuan bersama. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa musrenbang dimanfaatkan oleh sebahagian orang untuk mengusulkan kegiatan yang bermuara kepada kepentingan pribadi sehingga jumlah usulan yang diajukan menjadi tidak efektif dan efesien. Berkaitan dengan hal tersebut permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bepelitbang Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan Musrenbang?, Bagaimana Pelaksanaan Musrenbang di Kota Padang Panjang?, dan Kendala serta upaya yang perlu dilakukan Bapelitbang dalam mengoptimalkan usulan hasil Musrenbang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu Tupoksi Bapelitbang dalam pelaksanaan musrenbang adalah sebagai pendamping/pengarah serta pengawas pelaksanaan musrenbang di tingkat Kelurahan/Kecamatan, sedangkan dalam musrenbang Kota Bapelitbang sebagai penyelenggara. Disamping itu Bapelitbang juga berfungsi sebagai penyusun regulasi tentang pelaksanaan musrenbang, Pelaksanaan musrenbang di Kota Padang Panjang secara mekanisme sudah terlaksana dengan cukup baik namun usulan hasil dari musrenbang tidak efektif dan efesien sehingga belum mampu melahirkan program pembangunan yang strategis, Keterbatasan SDM dan jumlah Aparatur yang ada, lemahnya perhatian OPD teknis, terbatasnya kemampuan keuangan daerah serta rendahnya tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap musrenbang menjadi kendala bagi Bapelitbang untuk mengoptimalkan usulan hasil Musrenbang sehingga usulan musrenbang menjadi tidak efektif dan efesien.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Library of Congress Subject Areas > P Language and Literature > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repo@umsb.ac.id
Date Deposited:	23 Jan 2024 02:35
Last Modified:	23 Jan 2024 02:35
URI:	http://eprints.umsb.ac.id/id/eprint/2086

Actions (login required)

View Item