STUDI KOMPARATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

NATASHA, OCTARIFANA and Lola, Yustrisia and Riki, Zulfiko (2023) STUDI KOMPARATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Ensiklopedia of Journa, 6 (1). pp. 447-454. ISSN 2654-8399

Text 19115 NATASHA OCTARIFANA.pdf Download (2MB)

Abstract

Penghinaan terhadap pejabat negara merupakan suatu tindakan yang sangat amoral secara personal tidnakan tersebut jika di hubungkan dengan suatu kegiatan yang pada dasarnya menyerangkepribadian seseorang maka hal tersebut menjadi sesuatu yang dilarang akan tetapi hal tersebut menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat bahwa kepastian hukum itu akhirnya di pertanyakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penghinaan terhadap peabat negara menurut kitab undang-undang pidana, kemudian bagaiamana pengaturan hukum tindak pidana penghinaan terhadap pejabat negara menurut UU UTE. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya penelitian ini bertujuan untuk memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala social yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan fakta dan tanpa adanya rekayasa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis. Hasil peneltian ini adalah bahwa dalam prinsip negara demokrasi relasi rakyat dengan pemimpin negara saling ada keterkaitan, karena ada mekanisme check and balance sebagai representasi penguatan negara dalam bentuk vertikal. Maka dari itu, apapun bentuk perlindungan secara lex specialis terhadap pejabat negara tidak bisa dibenarkan dalam negara yang menganut prinsip presidensil demokratis. Di sisi lain dikarenakan sudah ada pengaturan mengenai pasal penghinaan secara umum, oleh karena itu muatan yang dibangun dalam pasal penghinaan terhadap pejabat negara lebih condong menciptakan kediktatoran penguasa dalam menjalankan kekuasannya. Bahwa kehidupan waga negara sudah seharusnya mendapatkan suatu perihal yang menjanikan dalam kepastian hukum. Penerapan undang-undang pidana yang terbaru merupakan konteks yang tidak mempunyai korelasi dengan keadaan sekarang dan keadaan yang lebih maju lebih lanjut bahwa penghinaan pejabat negara melalui UU ITE pada dasarnya secara historis UU tersebut digunakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap transaksi elektronik

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Library of Congress Subject Areas > P Language and Literature > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repo@umsb.ac.id
Date Deposited:	06 Feb 2024 03:15
Last Modified:	06 Feb 2024 03:15
URI:	http://eprints.umsb.ac.id/id/eprint/2364

Actions (login required)

View Item