EFEKTIFITAS KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN MENERBITKAN ANDALALIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 17 TAHUN 2021

Resha, Diah Yomeka and Edi, Haskar and Fery, Chofa (2023) EFEKTIFITAS KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN MENERBITKAN ANDALALIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 17 TAHUN 2021. Ensiklopedia of Journa, 6 (1). pp. 76-83. ISSN 2654-8399

Text 18025 RESHA DIAH YOMEIKA.pdf Download (2MB)

Abstract

Latar belakang penelitian adalah perencanaan tata ruang Wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan kota Bukittinggi ini. kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan mejadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksaanaan pembangunan.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota Bukittinggi. Tujuan penelitian untuk Untuk mengetahuiEfektifitas kewenangan Dinas Perhubungan dalam mengeluarkan Dokumen Andalalin berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Bukittinggi dan Untuk mengetahui Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi dalam Efektifitas kewenangan Dinas Perhubungan dalam mengeluarkan Dokumen Andalalin. Metode penelitian yang di gunakan penulis adalah Yuridis Empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Di dalam pengurusan administrasi sudah efektif, dibuktikan pihak pengembang sebelum mendirikan bangunan dia telah mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) ke Dinas Penanaman Modal ,Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK). Kendala dalam Efektifitas Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Mengeluarkan Dokumen Andalalin Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Bukittinggi Konsultan yang bersertifikat yang ada di indonesia terutama du Sumatera Barat Sangatlah langka dikarenakan untuk mendapatkan sertifikat penyusun andalalin harus mengikuti tes yang di adakan oleh kementerian perhubungan, Konsultan dan pengembang melakukan penawaran kesepakatan harga dokumen andalalin, antara konsultan dan pihak pengembang waktu kesepakatan penyelesaian dokumen andalalin kebanyakan tidak sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan atau disepakati, pihak pengembang terkadang melakukan pembangunan terlebih dahulu tanpa mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) seharusnya pengembang mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) dahulu baru melakukan pembangunan Di dalam pelaksanaannya kurang efektif, dikarenakan rekomendasi yang ada diskumen andalalin tidak dilaksanakan oleh pihak pengembang. Contohnya seperti lokasi parkir tidak tertampung (Hotel/swalayan)

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Library of Congress Subject Areas > P Language and Literature > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repo@umsb.ac.id
Date Deposited:	17 Feb 2024 03:00
Last Modified:	17 Feb 2024 03:00
URI:	http://eprints.umsb.ac.id/id/eprint/2426

Actions (login required)

View Item