ANALISIS STATUSKEPEMILIKAN TANAH ADAT DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DALAM PEMINDAHAN IBUKOTANEGARA DIKALIMANTANTIMUR

Dio, Pratama and NUZUL, RAHMAYANI and Mahlil, Adriaman (2023) ANALISIS STATUSKEPEMILIKAN TANAH ADAT DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DALAM PEMINDAHAN IBUKOTANEGARA DIKALIMANTANTIMUR. YUSTISI, 11 (1). pp. 313-322. ISSN 2620-7915

Text 19188 DIO PRATAMA.pdf Download (1MB)

Abstract

Tanah mempunyai posisi yang sangat berharga dalam kehidupan masyarakat hukum, karena tanah merupakan salah satu sumber kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan lebih dari pada itu, tanah juga memiliki nilai-nilai magis-religius yang dapat mempersatukan dan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia dan kelompok masyarakatnya, baik secara fisik dan non fisik, terutama tanah tersebut menjadi sumber kehidupan manusia dan masyarakatnya. Dalam masyarakat adat, tanah adat kepunyaan masyarakat adat diatur dalam hukum Adat mereka masing-masing. Dalam artikel ini, metode penelitian hukum normatif digunakan karena fokus penelitian berbeda dengan norm obfuscation dengan pendekatan, pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi dokumen serta analisis dengan studi kualitatif. Dalam konstelasi hukum indonesia, keberadaan masyarakat adat dan tanah adat diakui dalam UUD 1945 Pasal 18 (B) ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, dalam pasal 3 UUPA disebutkan tentang penghormatan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Tanah adat dan tanah ulayat yang berada dalam “grey area” dalam konstelasi hukum pertanahan Indonesia. Keberadaannya diakui oleh Undang-Undang, meskipun dalam implementasinya, eksisensi pengakuan haknya tidak pernah secara eksplisit diatur hingga sekarang. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Kalimantan merupakan hal yang bersejarah bagi negara Indonesia. Proses pemindahan ini harus memperhitungkan kepentingan masyarakat adat, mulai dari proses sosialisasi kepada masyarakat, sampai kepada persoalan-persoalan kepemilikan tanah terkhususnya persoalan tanah adat. Pemerintah dalam hal ini harus mampu memberikan hak-hak masyarakat seperti pembuatan sertifikat tanah.

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Library of Congress Subject Areas > P Language and Literature > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repo@umsb.ac.id
Date Deposited:	24 Feb 2024 03:43
Last Modified:	24 Feb 2024 03:44
URI:	http://eprints.umsb.ac.id/id/eprint/2458

Actions (login required)

View Item