Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan yang Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Agam

Angga, Satria and Yulizar, Yakub and Syuryani, Syuryani (2023) Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan yang Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Agam. UNES LAW REVIEW, 6 (1). pp. 966-978. ISSN 2622-7045

Text 18196 ANGGA SATRIA.pdf Download (2MB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUHT, Hak Tanggungan atas tanah beserta benda�benda yang berkaitan dengan tanah, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Hak tanggungan diawali dengan perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh debitur dengan krediturnya. Kemudian diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan (APHT) dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebelum tahun 2020 pendaftaran APHT yang dilakukan oleh PPAT pada kantor Pertanahan dengan cara langsung atau manual. Hal ini berbeda setelah tahun 2020 pendaftaran APHT dilakukan secara online atau elektronik, dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Pada pelaksanaanya setelah berlakunya peraturan tersebut di atas ada beberapa masalah dalam Pelaksanaan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Secara Elektronik di Kabupaten Agam. Dengan permasalahan: 1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik di Kabupaten Agam? 2) Bagaimana hambatan dan kendala terhadap pendaftaran hak tanggungan terintegrasi secara elektronik di Kabupaten Agam?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan sifat penelitiannya bersifat Deskriptif. Pelaksanaan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Secara Elektronik di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta telah terpenuhinya asas dari pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, yaitu cepat, tepat dan mudah. Sedangkan masih terdapat kendala baik dikantor pertanahan, PPAT dan perbankan. Salah satunya masih banyaknya data pertanahan yang belum tervalidasi dan kurangnya sumber daya manusia dikantor pertanahan. Sedangkan di PPAT dan perbankan, masih terdapatnya kesalahan dalam pengetikan APHT dan permohonannya.

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Library of Congress Subject Areas > P Language and Literature > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repo@umsb.ac.id
Date Deposited:	26 Feb 2024 02:33
Last Modified:	26 Feb 2024 02:33
URI:	http://eprints.umsb.ac.id/id/eprint/2477

Actions (login required)

View Item