Wewenang KPK Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Di lakukan Oleh TNI Aktif Berdasarkan Prinsip EQUALITI BEFORE THE LAW

Nola, Nursita Erindra (2025) Wewenang KPK Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Di lakukan Oleh TNI Aktif Berdasarkan Prinsip EQUALITI BEFORE THE LAW. Sumbang 12 Journal, 3 (1). pp. 57-70.

Text 21026 NOLA NURSITA ERINDRA.pdf Download (10MB)

Abstract

Korupsi dari bahasa latin : corruption dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membawa kemajuan terhadap peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi tidak terlepas dari pegawai negeri atau pejabat penyelenggaran negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif bahkan yudikatif, tidak terkecuali dari kalangan dari Tentara Nasional Indonesia ("TNI") aktif. Indonesia sebagai negara hukum menganut asas Equality Before the law yang artinya bahwa menjamin persamaan di depan hukum. Oleh karenanya, meskipun pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah seorang TNI aktif, maka tidak berarti ada perbedaan dalam penegakannya.

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Library of Congress Subject Areas > P Language and Literature > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repo@umsb.ac.id
Date Deposited:	06 Jan 2026 02:26
Last Modified:	06 Jan 2026 02:26
URI:	http://eprints.umsb.ac.id/id/eprint/3897

Actions (login required)

View Item