DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH SETELAH TURUNNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Rachmawati, Machriful and Mahlil, Adriaman (2024) DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH SETELAH TURUNNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019. Sakato Law Journal, 3 (1). pp. 1-12.

Text 21150128 RACHMAWATI MACHRIFUL.pdf Download (10MB)

Abstract

Polemik yang terus terjadi dikalangan masyarakat perihal batas usia minimum melangsungkan perkawinan bagi perempuan akhirnya mendorong sejumlah kelompok masyarakat mengajukan gugatan judicial review untuk meningkatkan batas usia minimal perkawinan terhadap perempuan dengan dilatar belakangi terkait dengan hak kesetaraan didepan hukum equality before the law supaya ketentuan pasal 7 ayat 1 tersebut menjadi konstitusional bersyarat (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU XV/2017). Peningkatan usia perkawinan bagi perempuan setelah disahkannya UU tentang perkawinan memberikan dampak bagi agama yaitu meningkatnya pengajuan Dispensasi kawin di pengadilan Agama Payakumbuh.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris, dengan sumber data primer yang diambil dari laporan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama payakumbuh dan wawancara Kepada hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh, Hakim juga mempertibangkan kondisi Psikologis dan Kesiapan yang mana hakim neilai kesiapan mental dan fisik calon pengantin untuk menjalani pernikahan, alasan mendesak seperti faktor kehamilan di luar nikah dan situasi darurat menjadi pertimbangan penting, kesejahteraan anak dan keluarga juga diperhatikan, Dalam perimbangan aspek agama, ekonomi serta pendidikan turut mempengaruhi keputusan hakim. Pasca diterbitkannya Undang undang Nomor 16 Tahun 2019, pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh mengalami peningkatan. Undang-undang ini menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak, dengan dispensasi hanya diberikan dalam kondisi mendesak. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengurangi perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak, serta memastikan bahwa setiap keputusan terkait perkawinan didasarkan pada pertimbangan yang matang dan bukti yang kuat.

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Library of Congress Subject Areas > P Language and Literature > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repo@umsb.ac.id
Date Deposited:	08 Jan 2026 08:14
Last Modified:	08 Jan 2026 08:14
URI:	http://eprints.umsb.ac.id/id/eprint/3954

Actions (login required)

View Item