EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PELAKSANAAN ROYA FIDUSIA PADA PERBANKAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Novri, Yanda Putra (2022) EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PELAKSANAAN ROYA FIDUSIA PADA PERBANKAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Diploma thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Text 15272 NOVRI YANDA PUTRA.pdf Download (7MB)

Abstract

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan Roya terhadap Jaminan Fidusia pada perbankan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam penelitian ini penulis mengambil 4 (empat) Bank di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai sampel obyek penelitian yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Koto Baru Simalanggang, PT. BPR Dharma Pejuang 45 Situjuah, PT. BPR Tambun Ijuk dan PT. BPR Guguk Mas Makmur. Berdasarkan kepada pengamatan awal, pelaksanaan Roya tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; pertama, bagaimana efektivitas dalam pelaksanaan Roya terhadap jaminan fidusia pada Perbankan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kedua, bagaimana kendala Perbankan dalam hal tidak dilakukannya Roya terhadap jaminan fidusia. Ketiga, bagaimana akibat hukum jika tidak dilakukannya Roya terhadap Jaminan Fidusia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis.Berdasarkan hasil dari penelitian lanjutan, didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan Roya terhadap jaminan fidusia memang tidak terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Bank beralasan diantaranya tidak adanya hambatan saat melakukan fidusia ulang terhadap jaminan fidusia yang sama namun belum di-Roya. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang UUJF pada perbankan juga menjadi alasan bank tidak melaksanakan Roya.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyarankan kepada bank harus tetap melakukan proses Roya tersebut untuk memastikan kepastian hukum atau kedudukan hukum bagi kreditur, debitur dan benda yang dijadikan jaminan fidusia. Kemudian, kepada Kemenkumham RI dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia harus memaksimalkan UUJF dengan menerapkan sanksi yang tegas untuk kewajiban pelaksanaan Roya terhadap Jaminan Fidusia.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Library of Congress Subject Areas > P Language and Literature > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repo@umsb.ac.id
Date Deposited:	22 Jan 2024 02:16
Last Modified:	22 Jan 2024 02:16
URI:	http://eprints.umsb.ac.id/id/eprint/1999

Actions (login required)

View Item