PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS TUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR(Studi Kasus Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2021/PN Bkt)

Ega, Nurrahman Dewi (2022) PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS TUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR(Studi Kasus Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2021/PN Bkt). Diploma thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Text 18023 EGA NURRAHMAN DEWI.pdf Download (4MB)

Abstract

Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan negara Khususnya dibidang penuntutan disebut Kejaksaan, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum memiliki wewenang untuk melakukan Penuntutan dan menemukan pasal yang dikenakan terhadap tersangka dan disusun sebagai surat dakwaan yang akan dillimpahkan ke Pengadilan. Surat dakwaan bagi Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai dasar pembuktian analisa Yuridis, mengajukan tuntutan serta upaya hukum oleh Jaksa.Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif, merupakan penelitian yang membahas mengenai teori-teori hukum berdasarkan perundang- undangan dan dokumen tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi didalam masyarkat. Hasil penelitian yang didapat yaitu : 1. Dasar dakwaan jaksa penutut umum dalam menyusun dakwaan atas putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2021/PN.Bkt. Salah satunya : Melengkapi Berkas Perkara, lalu kelengkapannya dituangkan dalam bentuk P-21 yangtelah memenuhi syarat Formil dan syarat Materil dengan beracuan pada Pasal 143 KUHAP. 2. Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas Dakwaan Tindak Pidana Peredaran Obat Keras yang Tidak Memiliki Izin Edar Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku atau Tidak. Dalam Hal ini dakwaan yang diberikan oleh jaksa pentut umum sudah sesuai dengan Undang-undang kesehatan, namun pada penetapan pasal ternyata menurut penulis tidak sesuai dengan unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan : 1. Hendaknya Aparat Penegakhukum lebih tegas dalam pemberian sanksi pidana, supaya bisa membuat masyarakat lebih taat pada hukum. 2. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan hendaknya Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bahaya mengkonsumsi obat keras tanpa resep dokter.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Library of Congress Subject Areas > P Language and Literature > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repo@umsb.ac.id
Date Deposited:	22 Jan 2024 04:24
Last Modified:	22 Jan 2024 04:24
URI:	http://eprints.umsb.ac.id/id/eprint/2019

Actions (login required)

View Item