PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG DIBERIKAN OLEH PENYIDIK SATRESKRIM POLRES BUKITTINGGI ATAS TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG

Renaldo, Avisno Putra (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG DIBERIKAN OLEH PENYIDIK SATRESKRIM POLRES BUKITTINGGI ATAS TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG. Diploma thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Text 18187 RENALDO AVISNO PUTRA.pdf Download (5MB)

Abstract

Hak atas keamanan pribadi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh saksi dan korban dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban).Kesaksian atau alat bukti keterangan-saksi merupakan alat bukti yang paling penting dalam proses peradilan pidana. Mengingat betapa pentingnya keterangan saksi, maka Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lazim disebut dengan KUHAP, menempatkan keterangan saksi pada posisi paling atas di antara alat-alat bukti lainnya.,dimana saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana yang bersangkutan keterangan saksi merupakan keterangan yang diperoleh dari orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana, maka terbukti atau tidaknya terdakwa di depan sidang pengadilan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya sangat tergantung pada isi keterangan saksi, di samping alat-alat bukti lainnya.Pada salah satu kasusnya yang ada di Bukittinggi terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang di lakukan oleh beberapa pemuda yang tengah mabuk kepada salah seorang warga aur tajungkang tangah sawah, maka dari itu di perlukan perlindungan hukum terhadap para saksi dan korban. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1)Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi yang di berikan oleh penyidik terhadap tindak pidana pengeroyokan? 2)Apa saja kendala yang di temui oleh penyidik dalam meberikan perlindungan hukum terhadap saksi atas tindak pidana pengeroyokan?, 3) Upaya apa saja yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala pemberian perlindungan hukum terhadap saksi atas tindak pidana penggeroyokan?.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris,di kenal juga sebagai Penelitian Lapangan (Field Research). Penelitian ini dilakukan di Polres Bukittinggi menggunakan teknik wawancara. Data primer diperoleh dari hasil wawancara penyidik sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pembahasan penulis ini. Hasil penelitian ini adalah perlindungan saksi yang diberikan penyidik dengan melakukan pengawasan terhadap saksi baik secara komunikasi media sosial maupun pengawasan secara lansung dan hambatan yang dihadapi penyidik kurangnya personel penyidik di kepolisian di Polres Bukittinggi

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Library of Congress Subject Areas > P Language and Literature > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repo@umsb.ac.id
Date Deposited:	23 Jan 2024 02:52
Last Modified:	23 Jan 2024 02:52
URI:	http://eprints.umsb.ac.id/id/eprint/2091

Actions (login required)

View Item